Tolak Putusan PTUN perihal Irman Gusman, Pakar Hukum Ingatkan KPU Perbuatan Melawan Hukum

Tolak Putusan PTUN perihal Irman Gusman, Pakar Hukum Ingatkan KPU Perbuatan Melawan Hukum

Rodafakta.com – JAKARTA – Ketua Prodi Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI), John Pieris mengumumkan penolakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memerintahkan memasukkan nama Irman Gusman di Daftar Caleg Tetap (DCT) Pemilihan Umum 2024 merupakan tindakan yang digunakan tak terpuji. KPU bukan menghormati azas negara hukum dengan mengabaikan putusan PTUN.

Menurutnya, hak Irman Gusman di berpolitik dicampakkan begitu belaka oleh KPU. Tindakan ini adalah perbuatan melawan hukum yang tersebut diadakan pemerintah, dałam konteks ini oleh KPU.

“Mengabaikan hak Irman Gusman yang dicabik-cabik. Tidak benar sebuah lembaga negara independen tiada menghormati konstitusi bahkan putusan pengadilan. Ini adalah perbuatan ‘melawan hukum’,” ujar John dałam Seminar Nasional bertema ‘Putusan Pengadilan vs Peraturan Perundang-Undangan’ sub tema “Benturan Norma Hukum pada Proses Pencalonan Anggota DPD RI” dalam Kampus Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia, Salemba, Ibukota Indonesia Pusat dikutip, Selasa (9/1/2024).

Jika pemerintah kemudian melawan hukum, lanjut dia, maka tidaklah akan ada kepastian hukum, keadilan, dań kemanfaatan tak akan sanggup tercapai. Diingatkannya, hakim itu pembentuk hukum.

Putusan PTUN melawan perkara Irman Gusman sudah ada final serta mengikat. Kedudukannya lebih banyak tinggi dibandingkan dengan pelaksana pemilihan umum yaitu KPU.

“Dalam konstitusi KPU itu ditulis dengan huruf kecil, sementara kekuasaan kehakiman ditulis dengan huruf besar,” paparnya.

Jika KPU melanggar konstitusi di perkara Irman Gusman, menurut John, merekan harus dihukum. Setidaknya orang-orang di dalam KPU harus dihukum.

Mantan Hakim Agung Prof Dr Gayus Lumbun mengungkapkan pemerintah harus menyikapi persoalan hukum Irman Gusman dengan cepat. Prof Gayus mengungkapkan keadilan tak sepenuhnya didapatkan Irman Gusman. Keadilan yang terlambat itu sebenarnya menolak keadilan itu sendiri.

Baca juga:  Belum Ada Capres Tembus 40 Persen Suara, Diskusi Rektor PTMA Prediksi Pilpres Dua Putaran

Menurut Prof Gayus, untuk memberi keadilan bagi Irman Gusman maka permasalahan ini harus segera ditangani. Kalau tidak, maka Irman Gusman tak akan bisa jadi progresif dałam pemilihan 2024 sebagai calon anggota DPD RI.

(Sumber:Sindonews)