Bisnis  

Tokopedia ‘Tolong’ TikTok Shop Jualan Lagi, Siapa yang dimaksud Diuntungkan?

Tokopedia ‘Tolong’ TikTok Shop Jualan Lagi, Siapa yang dimaksud Diuntungkan?

Rodafakta.com – Aksi korporasi dua raksasa teknologi antara Tiktok dengan Tokopedia menyisakan cerita lain yang tersebut belum terungkap serta tak diketahui publik.

Ekonom sekaligus pemerhati pangsa modal, Yanuar Rizky, mengungkapkan proses pengambilalihan Tiktok terhadap Tokopedia, adalah bukanlah semata-mata yang dimaksud disampaikan untuk masyarakat yakni pelaku bisnis kecil-menengah kemudian item di negeri akan menjadi tuan rumah di tempat negaranya sendiri.

Lebih terpencil dari itu, menurut Yanuar, pada balik kegiatan pembelian Tiktok ke Tokopedia ini, disebut semata-mata menguntungkan segelintir pihak. Tiktok juga diuntungkan di hal ini.

Apa itu? Menurut Yanuar, sistem dengan syarat Tiongkok itu yang mana sebelumnya berencana mengurus lisensi pembayaran ke Bank Indonesia, saat ini tak perlu melakukannya lagi.

“Sebetulnya Tiktok Shop itu kemudian dilarang (sebelumnya) dengan berbagai wacana kemudian peraturannya, sebetulnya kan menolong Tokopedia. Pada akhirnya bukanlah Tokopedianya juga (yang tertolong), ya tapi pemegang-pegang saham pengendali atau pendiri Tokopedia sebab ada kesulitan cash flow kemudian segala macam itu loh, kan melihatnya gitu,” kata Yanuar diambil Mingguan (21/1/2024).

Yanuar pun berpandangan bahwa para penjual kecil termasuk di area Tanah Abang justru menjadi pintu masuk aksi korporasi antara Tiktok juga Tokopedia yang digunakan sesungguhnya menjadi tujuan utama. Dilanjutkan oleh Yanuar, bahwa aksi korporasi itu dalam balik layarnya adalah proses pengambilan untung oleh para pemodal kakap lalu pemodal awal GoTo, ketika perusahaanya dijual ke Tiktok.

“Jadi artinya kalau menurut saya, ini sebuah kebijakan (Permendag 31/2023) ada kepentingannya gitu. Dan apakah pemerintah itu memikirkan pedagang-pedagang kecil, ya enggak,” kata Yanuar yang tersebut juga berpengalaman sebagai Senior Auditor di area Bursa Efek Jakart.

“Kan seperti yang digunakan saya kritisi sejak lama bahwa sebetulnya kan saham pendiri ini satu perak, satu rupiah kan. Dia mampu di-re-evaluasi kalau ada merger akuisisi, makanya ada merger Gojek juga Tokopedia jadi GoTo. Kemudian, begitu itu merger GoTo, uang itu masuk sehingga bisa saja me-re-evaluasi tarif per IPO-nya ke 265. Jadi orang yang tadinya punya harta satu perak naik biaya jadi 265, bukanlah dikarenakan beliau setor duit. Pemegang saham lamanya meninggalkan kan, apa tiada menyakitkan buat pemodal ritel,” kata Yanuar.

Baca juga:  Daftar Saham Yang 'Mantap Disantap' Saat Ramadan

Yanuar juga bilang, BUMN Telkom yang membenamkan investasinya ditaksir Mata Uang Rupiah 6,4 triliun mengambil bagian terdampak pada penurunan nilai saham GoTo. Lagi-lagi, Yanuar tegaskan, kritiknya terhadap pembangunan ekonomi Telkom di area GoTo ini sarat konflik kepentingan juga terindikasi adanya kerugian negara. Kritik itu, kata dia, tak digubris oleh siapa pun lantaran adanya konflik kepentingan elit di area dalamnya.

“Jadi artinya ini sebetulnya cuman transaksi-transaksi ala-ala orang-orang pemain equity, pemain saham gitu. Walaupun sekarang harga jual GoTo itu 80, beliau sudah ada untung 80. Ini adalah kan praktik yang tersebut terus diteruskan untuk merekan ngambil duit dari yang begini-beginian. Dan duit Telkom itu terjebak di area sini. Kalau menurut pendapat saya; ini akan jadi skandal besar. Hal ini tinggal bom waktu aja. Apa bedanya ini serupa (kasus bank) Century,” ujarnya.

“Tapi harus ada yang mana menyuarakan bahwa ini pengkhianatan terhadap kesempatan rakyat mendapatkan stimulus Mata Uang Rupiah 6,4 triliun uang negara lewat BUMN. Yang akhirnya cuman di tempat pakai oleh orang-orang tertentu,” kata Yanuar.

“Cuma permasalahannya OJK mau melakukan pemeriksaan tidak? Kalau di dalam urusan politik kan ngomongnya etika. Kalau kita tidak etika, kita ada akibatnya kalau kegiatan benturan kepentingan untuk kepentingan orang pada itu pidana di area Undang-Undang Pasar Modal. Pasal 90 sampai pasal 97 di area Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Proses pengusutan pidana ini kalau berkuasanya model gini susah mas jangankan OJK, MK aja kayak begitu,” kata dia.

(Sumber: Suara.com)