Sylviana Murni Khawatir Terlaksana Dualisme Kekuasaan apabila Wapres Pimpin Kawasan Aglomerasi

Sylviana Murni Khawatir Terlaksana Dualisme Kekuasaan apabila Wapres Pimpin Kawasan Aglomerasi

Rodafakta.com – JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sylviana Murni mencela keberadaan Pasal 55 ayat 3 Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Ibukota (DJK) bahwa duta presiden (wapres) akan segera menjadi pemimpin Dewan Kawasan Aglomerasi yang dimaksud terdiri dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), kemudian Cianjur. Pasalnya, ia menilai dualisme kekuasaan akan datang terjadi.

Maka itu, menurut dia, pemberian kewenangan wapres sebagai Dewan Kawasan Aglomerasi di dalam RUU DKJ harus dipertimbangkan. Hal itu diungkapkan Sylviana di Rapat Pleno RUU DKJ yang tersebut dijalankan Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan Mendagri Tito Karnavian, dan juga perwakilan DPD, Kemenkeu, hingga Bappenas, Rabu (13/3/2024).

“DPD RI berpandangan bahwa atribusi kewenangan secara dengan segera untuk wapres sebagai Dewan Kawasan Aglomerasi di RUU ini harus dipertimbangkan sedemikian rupa,” kata Sylviana pada forum rapat.

Ia menjelaskan, pertimbangan pemberian Dewan Kawasan Aglomerasi DKJ agar tak terjadi dualisme kekuasaan antara presiden dengan wapres. Ia menilai, pemberian wewenangan itu berpotensi timbulkan pecah kongsi antara presiden dengan wapres.

“Agar tiada terjadi dualisme kekuasaan antara presiden serta duta presiden yang mana dapat berpotensi timbulkan pecah kongsi antara keduanya di tempat kemudian hari,” kata Sylviana.

Pada dasarnya, kata Sylviana, penugasan terhadap wapres harus berdasarkan kewenangan mandat dari presiden sebagai penanggung jawab tertinggi negara. “Dan saya yakin ini telah diperhitungkan dengan matang sebagai penanggung jawab tertinggi,” ucap Sylviana.

“Saya yakin ini telah diperhitungkan serta dipertimbangkan baik oleh Baleg DPR RI serta juga Kemendagri,” tandasnya. Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian membeberkan urgensi pembentukan Dewan Aglomerasi yang tersebut meliputi DKI Jakarta dan juga kota sekitarnya.

Terkait urgensinya, Tito menggambarkan persoalan banjir yang memerlukan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah yang berada dalam dataran tinggi dengan yang digunakan berada di area dataran tambahan rendah. Begitu pula dengan persoalan transportasi, sebab DKI Jakarta kemudian kota sekitarnya tak miliki pembatas alam.

Baca juga:  Kemarin Jadi Duta Olahraga, Komeng Kini Berpeluang Berhasil Pemilihan DPD RI

“Kenapa dipimpin wapres? Karena ini melibatkan empat kementerian koordinator. Kalau belaka dua kementerian belaka pasti akan terkunci. Dan saya tegaskan, Dewan Aglomerasi tidak eksekutor. Dia belaka sinkronisasi, perencanaan, lalu evaluasi. Eksekutornya adalah pemerintah area masing-masing,” ucap Tito di diskusi pada Media Massa Center Indonesia Maju, Rabu (20/12/2023).

Dengan penampilan Dewan Aglomerasi, Tito optimistis Ibukota mampu menjadi kota ekonomi global, seperti New York di area Amerika Serikat atau Sydney di dalam Australia. Artinya, nilai lebih besar dari DKI Jakarta tidak ada akan hilang bagaimanapun juga sentra politiknya telah terjadi hijrah ke Ibu Perkotaan Negara (IKN) Nusantara.

“Jadi wewenang khusus yang digunakan diberikan Ibukota Indonesia di draf RUU DKJ yang diajukan pemerintah adalah untuk menggalang DKI Jakarta menjadi postur kota global, pusat kegiatan ekonomi kemudian jasa keuangan,” tegas Tito.