Bisnis  

Subsidi Tenaga Bengkak, eksekutif Diminta Fokus Pada Kepentingan Warga Luas

Subsidi Tenaga Bengkak, eksekutif Diminta Fokus Pada Kepentingan Warga Luas

Rodafakta.com – Sektor Bisnis Universitas Brawijaya (UB) Malang Prof. Dr. Candra Fajri Ananda mengatakan, subdidi energi harus menyasar pada sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak.

“Pemerintah harus berhati-hati serta fokus pada menjalankan kebijakan subsidi di area bidang energi. Harus ada prioritas yang digunakan memungkinkan subsidi yang disebutkan benar-benar dinikmati oleh penduduk luas serta bukanlah belaka pihak-pihak tertentu,” kata Candra ditulis hari terakhir pekan (19/1/2024).

Sebelumnya Menteri Daya dan juga Informan Daya Alam Arifin Tasrif telah dilakukan menyampaikan bahwa pemerintah tahun ini menetapkan target subsidi energi sebesar Rp186,9 triliun. Rinciannya, sebesar Rp113,3 triliun subsidi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) kemudian Liquified Petroleum Gas (LPG), dan juga Rp73,6 triliun untuk subsidi listrik.

“Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk pada negeri kita harus menyiapkan paket subsidi energi untuk para masyarakat, subsidi energi ini tetap saja dipertahankan,” tutur Menteri Daya serta Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pada waktu konferensi pers capaian kinerja Kementerian ESDM Tahun 2023 pada Kantor Kementerian ESDM Jakarta.

Arifin juga mengungkapkan, pada tahun 2023, realisasi subsidi energi mencapai Rp159,6 triliun atau lebih lanjut tinggi dari target yang mana sudah pernah ditetapkan sebesar Rp145,3 triliun.

Candra meminta-minta pemerintah untuk mengevaluasi juga menghentikan subsidi energi yang digunakan gagal mencapai tujuannya. Ia lalu menunjuk acara subsidi nilai gas bumi tertentu (HGBT) yang tersebut menyasar 7 sektor lapangan usaha tertentu yang sudah ada digulirkan pemerintah sejak bulan April tahun 2020.

“Subsidi ini memang sebenarnya harus tepat sasaran kemudian tata kelolanya juga benar. Yang salah itu bukanlah subsidinya, tetapi implementasi dari kebijakan subsidinya. Harus kita akui, kegiatan HGBT ini belum memberikan dampak sektor ekonomi seperti yang tersebut menjadi tujuan awal pemerintah. Subsidi pemerintah sangat lebih besar besar dari penerimaan negara dari sektor lapangan usaha penerima subsidi. Proyek ini harus dievaluasi atau dihentikan jikalau implementasi kebijakannya tidak ada sesuai,” tegas Candra.

Baca juga:  E2S Award 2023: Apresiasi untuk Pemimpin lalu Pelaku Bagian ESDM Berdedikasi

Sejak diberlakukan sampai tahun 2022, acara subsidi gas terjangkau dengan mematok biaya gas bumi sebesar USD6 per MMBTU ini sudah menimbulkan pemerintah kehilangan penerimaan negara hingga sebesar Rp29,4 triliun. Padahal pada periode tersebut, penerimaan negara dari sektor bidang penerima subsidi cuma sekitar Mata Uang Rupiah 15 triliun.

Terkait subsidi gas bumi, menurut Candra, akan lebih besar baik diprioritaskan pada sektor-sektor yang dimaksud menguasai hajat hidup orang sejumlah seperti bidang pupuk dan juga kelistrikan.

“Hari ini kita mendengar berbagai petani kesulitan untuk mendapatkan pupuk yang mana katanya akibat biaya gas yang mahal. Karena itu pemerintah harus menjadikan gas diskon ini untuk memberikan kepastian pupuk bagi jutaan petani yang hidupnya susah,” tegasnya.

Tetapi, lanjut Candra, pemerintah juga harus melindungi sisi tata niaganya juga. Menurutnya, jangan sampai distribusi pupuk yang dimaksud dikuasai oleh perusahaan tertentu yang dimaksud akan berdampak pada tingginya biaya pupuk begitu sampai pada tangan petani.

Karena itu, Menko Perekonomian harus mampu mengkombinasikan semuanya dari hulu sampai hilir dengan kementerian lain seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, hingga Kemenkumham.

Sektor lain yang digunakan juga dipandang strategis untuk mendapatkan gas ekonomis adalah kelistrikan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan acara net zero emission di dalam tahun 2060 dimana gas bumi merupakan energi transisi terpenting untuk menciptakan energi bersih.

“Pemerintah harus berani mengambil langkah tegas yang dimaksud berpihak terhadap kepentingan dan juga permintaan warga luas,” imbuhnya.

Sesuai ketentuan di kebijakan HGBT, pemerintah wajib menanggung biaya selisih harga jual dengan mengempiskan jatah keuntungan perdagangan gas negara, sehingga tiada membebani jatah atau keuntungan kontraktor.

Baca juga:  30 Ton Sampah Olahan Dijadikan Bahan Bakar Alternatif Pengganti Batu Bara

Dengan skema ini pemerintah memang benar bukan mengalokasikan biaya subsidi HGBT ke pada APBN. Namun demikian, pemerintah kehilangan penerimaan negara pada jumlah keseluruhan yang digunakan sangat besar sebab jatah keuntungan pemasaran gas yang tersebut menjadi hak negara berkurang.

Direktur Jenderal Minyak kemudian Gas Bumi Ditjen Migas Tutuka Ariadji menyatakan, pada menjalankan kebijakan insentif nilai tukar gas sebesar US$6 per MMBTU untuk tujuh sektor sektor tersebut, pemerintah cuma sanggup mengorbankan bagian negara. Sedangkan, porsi bagian kontraktor tetap.

“Penerimaan negara itu yang dimaksud dikurangi, kalau nggak harga jual gasnya dapat lebih besar dari US$6,” kata Tutuka.

Kondisi sektor hulu migas sendiri sedang menurun. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Pertemuan Usaha Hulu Minyak serta Gas Bumi (SKK Migas) mengatakan realisasi lifting minyak dalam tahun 2023 sebesar 605.500 barel minyak per hari (BOPD). Produksi itu lebih besar rendah daripada target APBN 2023 sebesar 660.000 BPOD.

Realisasi salur gas pada 2023 sebesar 5.378 jt standar kaki kubik gas per hari (MMSCFD), juga lebih banyak rendah ketimbang target APBN 2023 sebesar 6.160 MMSCFD

(Sumber: Suara.com)