Tekno  

SAP Klarifikasi mengenai Kasus Suap Pejabat Indonesia, Termasuk ke BAKTI Kominfo

SAP Klarifikasi mengenai Kasus Suap Pejabat Indonesia, Termasuk ke BAKTI Kominfo

Rodafakta.com – Perusahaan software dengan syarat Jerman, SAP, akhirnya klarifikasi perihal perkara suap yang melibatkan pejabat Indonesia, termasuk Badan Aksesibilitas Telekom dan juga Berita Kementerian Komunikasi serta Informatika (BAKTI Kominfo).

SAP mengklaim telah dilakukan menyambut baik kesepakatan yang digunakan sudah pernah dicapai seputar isu kepatuhan yang mana telah lama terjadi, termasuk di area Indonesia.

“Kami menyambut baik kesepakatan-kesepakatan yang mana sudah dicapai oleh SAP dengan Departemen Kehakiman (DOJ) Amerika Serikat (AS), Komisi Sekuritas dan juga Bursa Negeri Paman Sam (SEC) lalu Otoritas Penuntut Nasional (NPA) Afrika Selatan terkait isu-isu seputar compliance yang telah lama terjadi, termasuk hal-hal yang mana berkaitan dengan Indonesia yang mana relevan dengan U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) sebab jangkauannya yang digunakan ekstra-teritorial,” ungkap SAP, dikutipkan dari situs resminya, Akhir Pekan (21/1/2024).

“SAP sepenuhnya bekerja mirip dengan pihak berwenang, serta penyelesaian terhadap isu-isu ini menyembunyikan semua hambatan compliance yang digunakan diselidiki di area Amerika Serikat juga Afrika Selatan,” lanjut perusahaan.

SAP mengaku telah berpisah dengan berbagai pihak yang mana terlibat di perkara yang dimaksud terjadi lebih besar dari lima tahun lalu itu, termasuk pada Indonesia. Perusahaan menegaskan kalau pelaku yang mana berkaitan dengan skandal itu tidaklah mencerminkan nilai SAP.

“Perusahaan telah lama berpisah dari semua pihak yang tersebut bertanggung jawab, termasuk dalam Indonesia, melawan isu ini lebih tinggi dari lima tahun yang lalu. Perilaku masa lalu dari mantan pegawai serta mantan mitra tertentu bukan mencerminkan nilai-nilai SAP atau komitmen kami terhadap perilaku etis,” beber mereka.

Lebih lanjut SAP sudah melakukan peningkatan yang signifikan terhadap inisiatif kepatuhan dan juga kontrol internal selama beberapa tahun terakhir. Bahkan, otoritas Negeri Paman Sam kemudian Afrika Selatan secara khusus menggarisbawahi remediasi SAP yang digunakan kuat, proses kontrol yang kokoh, dan juga peningkatan proses compliance.

Baca juga:  Dirut BAKTI Kominfo Curhat mengenai Efek Kasus Korupsi BTS 4G Johnny G Plate

“Seperti yang dinyatakan dengan jelas di Kode Global Etik kemudian Perilaku Bisnis untuk Karyawan (www.sap.com/globalcode), SAP tiada mentolerir pelanggaran compliance juga masih berazam untuk bekerja mirip dengan pelanggan lalu mitra untuk fokus terhadap inovasi, keahlian, lalu sumber daya kami di membantu perubahan fundamental bidang usaha lalu mengupayakan pengembangan lalu kemakmuran di area Indonesia lalu seluruh wilayah di dalam mana SAP beroperasi,” tandasnya.

Kasus korupsi SAP
Diketahui perusahaan software selama Jerman, SAP didenda 220 jt Dolar Negeri Paman Sam atau setara Simbol Rupiah 3,4 triliun usai terbukti melakukan penyuapan sesuai penyelidikan Departemen Kehakiman Negeri Paman Sam (DOJ) sama-sama Komisi Sekuritas serta Bursa Negeri Paman Sam (SEC).

Sanksi itu diberlakukan sebab SAP terbukti melanggar Undang-Undang Praktik Korupsi Luar Negeri (FCPA) dengan melakukan skema pembayaran suap terhadap pejabat pemerintah di tempat Afrika Selatan kemudian Indonesia.

Denda yang disebutkan nantinya akan digunakan untuk menyelesaikan penyelidikan menghadapi perkara suap yang tersebut masih berlangsung. Dalam dokumen pengadilan, SAP telah lama melakukan penandatanganan perjanjian penuntutan yang dimaksud ditangguhkan (DPA) selama tiga tahun dengan departemen terkait.

Disampaikan oleh Asisten Jaksa Agung dari Divisi Kriminal DOJ, Nicole M. Argentieri, yang digunakan dikutipkan dari laman resmi SEC [www.sec.gov], SAP dengan sengaja menyuap pejabat pemerintah dan juga entitas terkait pemerintah di tempat Afrika lalu Indonesia guna memperoleh keuntungan di usaha pemerintah di dalam kedua negara.

Menanggapi tuduhan ini, SAP menegaskan, pihaknya akan mengupayakan pihak berwajib di dalam Indonesia, Afrika Selatan serta seluruh dunia untuk melawan praktik korupsi.

“Keputusan ini menjadi momen krusial di perjuangan melawan praktik suap juga korupsi asing. SAP berazam untuk menguatkan kerja serupa dengan otoritas di dalam Afrika Selatan juga dalam seluruh dunia,” ucapnya, seperti yang mana disitir dari situs resmi DOJ yang dimaksud disitir Redaksi Suara.com pada Awal Minggu (15/1/2024).

Baca juga:  Di Paku Integritas, Prabowo Dukung Semua Upaya KPK Dalam Berantas Korupsi

Nicole M. Argentieri menegaskan, tindakan hukum ini tiada semata-mata menunjukkan pentingnya koordinasi internasional di memerangi korupsi, tetapi juga mencerminkan cara pihak berwajib menegakkan hukum berhadapan dengan perusahaan agar mau bertanggung jawab.

Tuduhan yang disebutkan pada waktu ini sudah pernah diakui oleh SAP. Dalam dokumen penyelidikan, SAP kemudian mitranya disebut sudah pernah memberikan suap serta imbalan lainnya untuk memenuhi kepentingan pejabat asing di area Afrika Selatan serta Indonesia. Bentuk penyuapan melibatkan uang tunai, sumbangan politik, transaksi elektronik, lalu berbagai barang mewah.

Pada periode tahun 2015-2018, SAP terlibat di skema penyuapan terhadap beberapa pejabat dalam Indonesia dengan tujuan meraih keuntungan bidang usaha secara ilegal.

Tindakan yang dimaksud mempermudah SAP untuk meraih kemenangan kontrak dengan berbagai departemen atau lembaga di tempat Indonesia, termasuk Kementerian Kelautan serta Perikanan (KKP) kemudian Badan Aksesibilitas juga Data Kementerian Komunikasi lalu Informatika (BAKTI Kominfo), sebagaimana disebutkan oleh DOJ.

Tanggapan BAKTI Kominfo
BAKTI Kominfo sempat terseret pada perkara korupsi SAP yang mana terjadi ketika periode tahun 2015-2018. Namun kala itu nama BAKTI Kominfo masih dikenal sebagai Balai Pemberi juga Pengelola Modal Pertelekomunikasian lalu Informatika (BP3TI).

Kepala Divisi Humas lalu SDM BAKTI Kominfo, Sudarmanto menerangkan kalau di tempat tahun 2018, BP3TI berubah nama menjadi BAKTI Kominfo melalui Peraturan Menteri Kominfo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi lalu Tata Kerja BAKTI.

Di tahun itu, BLU BAKTI Kominfo menggunakan SAP dengan nilai kontrak untuk komponen perangkat lunak lalu license SAP sebesar Rupiah 12,6 miliar demi memperbaiki tata kelola kemudian modernisasi proses bisnis.

“Kontrak yang disebutkan dijalankan melalui suatu proses perencanaan lalu pengadaan yang digunakan transparan juga akuntabel sesuai ketentuan perundangan-undangan dan juga peraturan yang berlaku,” kata Sudarmanto pada siaran pers yang dimaksud diterima, Hari Senin (15/1/2024).

Baca juga:  Daftar Panjang Anggota BPK Korupsi, Bukti Ucapan Ahok yang dimaksud Jadi Kenyataan

Dia menegaskan kalau BAKTI Kominfo akan melakukan pemeriksaan internal usai nama lembaganya dicatut di perkara tersebut.

Tak cuma itu, BAKTI Kominfo mengklaim akan berjanji menjunjung tinggi penegakan hukum serta siap bekerja identik dengan otoritas terkait.

“Selain melakukan pemeriksaan internal terkait tindakan hukum tersebut, BAKTI berazam menjunjung tinggi penegakan hukum kemudian akan bekerjasama dengan otoritas terkait untuk menyokong pengelolaan APBN yang mana inklusif dan juga berkelanjutan menuju Indonesia yang maju, makmur, sejahtera, kemudian bersih dari korupsi,” tegasnya.

Sementara itu Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi menekankan persoalan hukum perusahaan selama Jerman SAP yang tersebut dikaitkan dengan pejabat Balai Sumber lalu Pengelola Biaya Komunikasi Jarak Jauh lalu Informatika (BP3TI) merupakan perkara lama dan juga terjadi di periode sebelum kepemimpinannya di tempat Kementerian Kominfo.

Tapi Menkominfo menegaskan tidak ada menolerir tindakan suap dan juga menindaklanjuti temuan itu dengan menyerahkan terhadap Aparat Penegak Hukum.

“Penyuapan apapun kemudian berapapun nilainya sangat tak sanggup ditolerir. Kami dari Kominfo masih membuka diri manakala memang benar ada temuan kesulitan hukum kita langkah aja, silakan untuk APH (Aparat Penegak Hukum) apabila ingin memprosesnya,” tegasnya pada Kantor Kementerian Kominfo, Ibukota Indonesia Pusat, Hari Jumat (19/01/2024).

(Sumber: Suara.com)