Bisnis  

Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Ilegal Dinilai Masih Lemah

Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Ilegal Dinilai Masih Lemah

Rodafakta.com – JAKARTA – Beroperasinya banyak tambang yang mana tak mempunyai izin alias ilegal pada Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai menunjukkan lemahnya penegakan hukum. Tak hanya saja merugikan negara, praktik penambangan ilegal yang dimaksud juga berdampak terhadap lingkungan dan juga kondisi sosial masyarakat.

Hal itu diungkap Praktisi Hukum Deolipa Yumara di diskusi “Menyoal Penegakan Hukum Illegal Ekstraksi di dalam Indonesia” yang diselenggarakan oleh Ikatan Wartawan Hukum, Hari Jumat (15/3/2024). Menurut data yang mana diperoleh Deolipa Yumara Institut, beratus-ratus tambang ilegal dalam Kaltim yang disebutkan beroperasi tanpa ada tindakan oleh pemerintah ataupun penegak hukum.

“Kita dapat informasi ada 200 titik (tambang ilegal) kemudian ini masih sebagian kecilnya,” terang Deolipa pada diskusi tersebut. Menurut dia, penambangan batu bara secara ilegal ini kerap beroperasi di area antara dua tambang legal.

Menurut Deolipa, penambangan tak berizin itu beroperasi dengan memanfaatkan pelabuhan ilegal. Dari pelabuhan tersebut, satu kapal tongkang pengangkut batu bara ilegal seberat 7.500 ton bisa jadi menciptakan keuntungan Rp8 miliar. Dalam sehari, sambung dia, bisa saja 15 kapal tongkang beroperasi mengangkut hasil penambangan ilegal tersebut. “Kerugian negara sanggup triliunan,” tandasnya.

Advokat dengan syarat Universitas Indonesia (UI) ini mengatakan, penambangan ilegal ini berdampak pada berbagai aspek. Selain menyebabkan kerugian negara juga kehancuran lingkungan, konflik sosial juga kerap terjadi akibat keberadaan tambang ilegal tersebut.

Deolipa pun menyoroti kebijakan negara yang tersebut tiada tegas untuk mengatasi persoalan tambang ilegal tersebut. Negara, kata dia, memang benar telah dilakukan menghasilkan aturan yang tersebut tegas mengenai pertambangan. Namun, pada praktiknya penambangan ilegal masih kerap dibiarkan tanpa ada tindakan.

Baca juga:  Mahfud MD Sebut Ada Aparat Jadi Backing Tambang Ilegal, KSAD: Aparat yang Mana?

Menurut dia, salah satu cara untuk mengatasi persoalan tambang ilegal yang disebutkan adalah dengan mempermudah pemberian izin usaha. Dengan begitu, penambangan dilaksanakan secara legal sehinggaberdampak pada pemasukan negara. “Pemerintah bisa saja memberi izin dengan membuka tambang rakyat yang legal,” ujarnya.

Senada, ahli hukum pertambangan Ahmad Redi berpandangan bahwa regulasi terkait pertambangan di tempat Indonesia sudah ada baik. Namun, imbuh dia, perizinan untuk mengoperasikan tambang legal memang sebenarnya tak mudah didapatkan oleh masyarakat. Dengan begitu, kata dia, kongkalikong antara penambang ilegal juga pemangku kebijakan kerap sulit terhindarkan.