Pemakzulan Jokowi Terindikasi Buat Kacaukan Pemilu, Pengamat: Ada yang tersebut Panik Takut Kalah

Pemakzulan Jokowi Terindikasi Buat Kacaukan Pemilu, Pengamat: Ada yang tersebut yang disebutkan Panik Takut Kalah

Rodafakta.com – Isu pemakzulan Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia kian kencang berembus di beberapa waktu terakhir. Alhasil, berbagai warga menuai prokontra di area kalangan masyarakat.

Salah satu pihak yang menolak keras wacana pemakzulan yang dimaksud disampaikan Direktur Humas Haidar Alwi Institute (HAI) Sandri Rumanama. Ia mengungkapkan isu Pemakzulan presiden yang tersebut dimainkan oleh kelompok tertentu ketika ini sangat Inkonsistusional.

“Ini sangat Inkonsistusional, oleh sebab itu bukan ada pelanggaran konstitusi yang mana dilaksanakan presiden sebagai unsur-unsur pada proses pemakzulan,” kata Rumanama, di keterangan tertulisnya yang dimaksud diterima Suara.com, Hari Minggu (21/1/2024).

Baca juga:

  • Tak Hanya Jago Ngomong lalu Main Game, Ternyata Alam Ganjar Bisa Breakdance
  • Viral Emak-emak Susuri Jalan Pedesaan Pasang Spanduk AMIN Secara Swadaya
  • Anies Baswedan Kocak pada Live TikTok, Bingung Baca Tulisan Korea Pendukungnya
  • Terkuak! Bawaslu Daerah Perkotaan Bekasi Ungkap Pihak yang dimaksud Turunkan Videotron Anies Baswedan

Rumanama menduga, isu yang disebutkan sengaja diembuskan salah satu pendukung pasangan capres-cawapres. Dengan berembusnya isu pemakzulan, Rumanama menilai hal yang dimaksud merupakan bentuk kepanikan kandidat yang digunakan takut kalah pada Pilpres nanti.

“Ini sarat muatan politis serta kelihatannya ada yang panik lalu takut kalah,” ungkapnya.

Isu ini juga dinilai sengaja dimainkan, untuk menggagalkan proses pemilihan umum legislatif dan juga presiden yang sudah ada ada didepan mata ketika ini.

“Ini kan isu punya indikasi politis untuk mengacaukan pemilu,” katanya.

Rumanama menegaskan, secara kelembagaan, pihaknya mengutuk keras kelompok-kelompok yang mana memainkan isu ini untuk ambisi lalu kepentingan kebijakan pemerintah semata.

“Kami sangat mengutuk keras, kelompok-kelompok kepentingan yang ada dalam balik isu ini, mereka hanya saja mengejar ambisi pribadi serta tidaklah mencintai negara ini,” katanya.

Baca juga:  IDI Ingatkan Kepentingan Tim Medis Siaga untuk Petugas KPPS dan juga Pemilu: Antisipasi Ada yang dimaksud Tumbang!

Sebelumnya diberitakan, kelompok rakyat sipil yang dimaksud terdiri dari Faizal Assegaf, Marwan Batubara, Letjen (Purn) Suharto, Syukri Fadholi, melakukan audiensi dengan Menko Polhukam Mahfud MD.

Cawapres nomor urut 2 Mahfud MD menegaskan bahwa Kementerian Koordinator Polhukam bukan berhak memproses dugaan pelanggaran pemilu.

“Mereka menyampaikan masukan tentang berbagai dugaan pelanggaran pada proses pemilihan yang digunakan sedang berlangsung pada waktu ini,” tulis Mahfud MD di tempat instagram.

“Saya komunikasikan bahwa Kemenko Polhukam bukanlah pelopor Pemilu. Penyelenggara pemilihan raya yang dimaksud resmi lalu independen adalah KPU. Masukan seperti ini penting disampaikan ke KPU kemudian Bawaslu.”

Meski begitu, Mahfud mengungkapkan bahwa Kemenko Polhukam mempunyai Desk Pemilu, yang dimaksud tugasnya antara lain memantau dan juga menerima masukan atau laporan terkait penyelenggaraan Pemilu.

“Saya persilakan teman-teman untuk meneruskan ke Desk pemilihan yang digunakan dipimpin oleh Deputi Area Sinkronisasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam, bila masih ada masukan untuk perbaikan kualitas pemilihan raya kita,” katanya.

Kata Mahfud MD, Faizal serta kawan-kawan juga menyampaikan usulan pemakzulan presiden.

“Saya tidak ada menyatakan setuju atau tidaklah terhadap gagasan itu, tapi saya mempersilakan mereka untuk menyampaikannya ke Parpol juga DPR, oleh sebab itu institusi itu lah yang tersebut berwenang menangani usulan seperti itu, tentu dengan melalui prosedur kemudian memenuhi persyaratan sesuai undang-undang.”

(Sumber: Suara.com)