Marak Kriminalisasi, Presiden lalu Kapolri Didesak Hentikan Proses Hukum Bernuansa Politik

Marak Kriminalisasi, Presiden lalu Kapolri Didesak Hentikan Proses Hukum Bernuansa Politik

Rodafakta.com – JAKARTA – Koalisi Warga Sipil untuk Reformasi Security menilai iklim kebijakan pemerintah masa kampanye pemilihan raya 2024 semakin mencekam. Momentum untuk meraih simpati pernyataan dan juga edukasi urusan politik bagi umum lewat adu gagasan lalu preferensi kebijakan justru berujung dengan maraknya pelaporan polisi.

Pelaporan yang dimaksud memasuki ranah kriminalisasi ini tampak ditujukan khususnya terhadap pihak oposisi (kubu paslon nomor 1 juga 3), bahkan pelaksana Pemilu. Setiap awal Januari 2024, tercatat terdapat 6 laporan polisi yang dimaksud dilaksanakan oleh pendukung Paslon 2, Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka.

Beberapa perkara antara lain kriminalisasi terhadap Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Aiman Wicaksono yang tersebut mencela ketidaknetralan Anggota Polri. Saat ini perkara yang disebutkan telah naik ke penyidikan. Kemudian perkara pelaporan terhadap Ketua dan juga Anggota Bawaslu yang digunakan memutus bersalah pembagian susu oleh calon delegasi presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka dalam car free day (DFC) Jakarta.

Ada pula perkara pelaporan terhadap Bawaslu Batam serta Kepri terkait pencopotan baliho milik Paslon 2, tindakan hukum pelaporan terhadap Roy Suryo dengan tuduhan ujaran kebencian terhadap cawapres 2, perkara komika Aulia Rakhman yang telah menjadi dituduh melawan materi lawakan di tempat acara Desak Anies di dalam Lampung, hingga terakhir pelaporan terhadap calon presiden (capres) Anies Rasyid Baswedan, terkait luas lahan milik Prabowo Subianto.

“Koalisi menyesalkan dipakainya pasal-pasal karet yang dimaksud sangat anti-demokrasi, seperti pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, penodaan agama serta lainnya, yang digunakan selama ini dikenal untuk membungkam pengumuman warga, jurnalis, aktivis maupun oposisi yang dimaksud kritis terhadap pemerintah,” kata Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan juga HAM Indonesia (PBHI) Julius Ibrani di keterangan resmi Koalisi dikutip, Rabu (10/1/2024).

Baca juga:  Keras! Politisi PDIP Sebut Jokowi Buat Kejahatan Sistemik yang tersebut Bikin Demokrasi Mati

Menurut Koalisi, ujaran maupun tindakan yang digunakan dilaporkan ke kepolisian, harus dipandang sebagai kegiatan yang dimaksud sah di konteks sosialisasi serta kampanye Pemilu, sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sebab, segala bentuk tuduhan atau dugaan pelanggaran terhadap penyelenggaraan pilpres yang digunakan ditemukan oleh pihak manapun berada di tempat ranah otoritas pengawas Pemilu, yakni Bawaslu.

Apabila tuduhan atau dugaan pelanggaran terhadap penyelenggaraan pemilihan raya diadakan oleh pihak Penyelenggara Pemilu, KPU atau Bawaslu, maka dilaporkan terhadap DKPP. Hanya dugaan aksi pidana murni dalam luar konteks kegiatan sosialisasi juga kampanye pilpres yang digunakan dapat dilaporkan terhadap pihak Kepolisian secara langsung.

“Kasus-kasus yang tersebut dilaporkan bukanlah perbuatan pidana murni. Laporan polisi terhadap kegiatan sosialisasi serta kampanye pemilihan umum jelas bermasalah, baik secara formil maupun materiil,” kata Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) M Isnur.

(Sumber:Sindonews)