Kapolri Bakal Proses Kapolda Ketahuan Langgar Netralitas pemilihan

Kapolri Bakal Proses Kapolda Ketahuan Langgar Netralitas pemilihan

Rodafakta.com – JAKARTA – Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menegaskan, dirinya bukan segan memproses Kapolda yang tersebut ketahuan melanggar netralitas pemilihan raya 2024 .

Hal itu dikatakan Kapolri merespons pernyataan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud yang akan menghadirkan seseorang Kapolda, sebagai saksi di gugatan sengketa Pilpres 2024 pada Mahkamah Konstitusi (MK).

“Tentunya tempat kami apalagi ada isu saksi dari Kapolda serta sebagainya, ya kita tunggu saja, apabila memang benar betul ada, melanggar, ya kita proses,” kata Kapolri ketika ditemui usai rapat koordinasi (rakor) bersatu Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Menko Polhukam Hadi Tjahjanto dalam Kantor Kemenko Polhukam, Ibukota Indonesia Pusat, Hari Jumat (15/3/2024).

Di sisi lain, Kapolri mempersilakan TPN Ganjar-Mahfud untuk menghadirkan Kapolda sebagai saksi pada gugatannya. Namun, harus dengan bukti yang kuat.

“Ya kalau memang sebenarnya ada ya boleh-boleh saja,” ucapnya.

Kapolri mengungkapkan, meskipun ia mengizinkan seseorang Kapolda bersaksi, namun beliau mengaku belum mengetahui siapa Kapolda yang akan dihadirkan oleh TPN Ganjar-Mahfud di gugatan MK tersebut.

“Lah saya justru mengawaitu namanya siapa,” ujarnya.

Sebelumnya, PDIP sebagai salah satu partai pengusung pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo serta Mahfud MD, siap menghadirkan seseorang Kapolda, ketika melakukan gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 di area MK.

Hal yang dimaksud diungkap Wakil Deputi Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Henry Yosodiningrat. “Kami memiliki data serta bukti yang mana kuat sekali. Kami tidaklah akan larut dengan kesulitan selisih bilangan bulat perolehan,” kata Henry pada keterangannya, Awal Minggu (11/3/2024).

“Tapi kami akan fokus pada TSM lantaran kejahatan ini sudah ada luar biasa. Kita akan yakinkan hakim dengan bukti yang dimaksud kita miliki bahwa ini betul-betul kejahatan yang TSM,” tambahnya.

Baca juga:  Ganjar-Mahfud Ajukan Sengketa Pilpres 2024 ke MK Sore Hal ini

Menurut Henry, kekalahan Ganjar-Mahfud di tempat Jawa Tengah (Jateng) juga tak terlepas dari mobilisasi kekuasaan. Hal itu akan dibuktikan ketika bersidang pada MK.

“Tanpa itu bukan akan ada selisih pernyataan seperti itu. Kami punya bukti ada kepala desa yang tersebut dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga publik mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain,” jelasnya.

“Dan akan ada Kapolda yang digunakan kami ajukan. Kita tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot,” tutupnya.