Gara-gara Sosok Jokowi, Upaya Pemakzulan Presiden Bakalan Sulit Tercapai

Gara-gara Sosok Jokowi, Upaya Pemakzulan Presiden Bakalan Sulit Tercapai

Rodafakta.com – Peneliti Pusat Studi Hukum dan juga Kebijakan Indonesia (PSHK) Violla Reininda mengakui wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang dimaksud diusulkan Petisi 100 bukan mudah untuk diwujudkan.

Terlebih, usulan pemakzulan ini tiada muncul dari DPR lalu partai urusan politik yang dimaksud seharusnya menjalankan fungsi legislasi berbentuk pengawasan terhadap presiden sebagai pimpinan eksekutif.

“Saya pikir isu ini menjadi kurang strategis bagi anggota DPR lantaran 90 persen dari mereka mencalonkan lagi untuk periode selanjutnya,” kata Violla di acara Beranda Politik bertajuk ‘Memakzulkan Jokowi’ yang mana diselenggarakan secara daring oleh Komunitas Utan Kayu, disitir Hari Sabtu (20/1/2024).

Baca Juga:

Hasil Survei Litbang Kompas, Ganjar-Mahfud Buktikan Jateng Masih Kandang Banteng

Para Relawan Basah Kuyup Tunggu Kedatangan Anies Baswedan di dalam MTC Nongsa Batam

Berpendidikan Tinggi, Fery Farhati Istri Anies Baswedan Pilih Jadi Ibu Rumah Tangga

Dengan begitu, ia menilai para anggota DPR pada waktu ini lebih besar fokus untuk terpilih lagi ketimbang mempertimbangkan usulan pemakzulan Jokowi.

“Di satu sisi, mereka itu pasti miliki fokus kemudian prioritas yang dimaksud lain. Di sisi yang dimaksud lain lagi, kalau kita lihat kondisi yang dimaksud pada waktu ini, ternyata partai-partai urusan politik masih juga membutuhkan semacam dukungan atau endorsement dari Presiden Joko Widodo,” tutur Violla.

Kebutuhan partai kebijakan pemerintah akan dukungan Jokowi untuk meningkatkan jumlah total ucapan didasari oleh tingkat kepuasan warga terhadap kinerja pemerintahan Jokowi yang digunakan dinilai tinggi.

“Upaya pemakzulan ini juga dapat jadi menyebabkan merekan akan kurang populer pada masyarakat, khususnya bagi dia yang digunakan punya kecenderungan untuk mengupayakan Presiden Jokowi, maka itu sanggup jadi senjata makan tuan,” ujar Violla.

Baca juga:  Soal Kemacetan, Jokowi: Tidak Mudah tapi Harus Berani

Untuk itu, ia memaparkan sebagian strategi inspiratif yang tersebut mampu dilaksanakan penduduk sipil kemudian DPR agar cawe-cawe kebijakan pemerintah Jokowi jelang pemilihan raya 2024 bisa saja diredam.

Adapun upaya yang beliau maksud ialah mengintensifkan pengawasan presiden, teristimewa pada masa lame duck; DPR mengesahkan UU Anti-Benturan Kepentingan; pengajuan laporan dugaan perbuatan pidana korupsi ke KPK dan juga maladministrasi ke Ombudsman’ dan juga rakyat sanggup mengintensifkan pengawasan terhadap Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), kemudian Badan Pengawas pemilihan (Bawaslu).

(Sumber: Suara.com)