Bisnis  

DPRD Ibukota Minta Perumusan RUU DKJ Oleh DPR RI Dipercepat

DPRD Ibukota Minta Perumusan RUU DKJ Oleh DPR RI Dipercepat

Rodafakta.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI DKI Jakarta menggerakkan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI untuk mempercepat penyusunan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus DKI Jakarta (RUU DKJ) guna meyakinkan fungsi dan juga tanggung jawab inti eksekutif Provinsi DKI.

“Mudah-mudahan anggota DPR-RI yang dimaksud berasal dari wilayah pemilihan Ibukota Indonesia dapat mempercepat proses penyusunan RUU Kekhususan Jakarta,” ujar Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Ibukota Misan Samsuri untuk media, pada Jakarta, pada hari Selasa.

Misan menjelaskan bahwa desakan ini bertujuan untuk menegaskan bahwa RUU DKJ menjadi dasar bagi pengelolaan Ibukota juga menegaskan hak lalu kewajiban tempat terhadap pemerintah pusat.

Menurutnya, proses perencanaan pembahasan terkesan berjalan lambat khususnya terkait status DKI Jakarta sebagai Ibu Kota.

Terlebih, beliau mengatakan, RUU DKJ seharusnya rampung dibahas sebelum Pemilihan Umum 2024 sehingga tiada terjadi kekosongan kepastian hukum untuk status Daerah Perkotaan Jakarta.

“Secara pribadi, tentunya saya sangat menyayangkan buruknya perencanaan perundang undangan dalam DPR, bagaimana kemudian Ibukota Indonesia tak jelas statusnya secara undang undang hingga hari ini,” ucapnya, disitir dari Antara.

Status DKI DKI Jakarta tertuang pada Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2007 tentang eksekutif Provinsi DKI Ibukota sebagai Ibu Pusat Kota NKRI lalu implementasi Undang Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan berhadapan dengan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Pusat Kota Negara (IKN).

Sebelumnya, Pelaksana Tindakan (Plt) Gubernur DKI Ibukota Indonesia Heru Budi Hartono mengungkapkan bahwa DKI Jakarta ketika ini masih memegang status Daerah Khusus Ibu Pusat Kota (DKI).

“Ya, RUU DKJ-nya sedang di proses. Jadi, pada waktu ini Ibukota Indonesia masih tetap saja menjadi Ibu Kota,” ujar Heru.

Baca juga:  Timnas AMIN: RUU DKJ Semangatnya Ingin Mengendalikan, Bukan Mendorong Pertumbuhan

Sementara itu, Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa pada waktu dekat akan mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengenai pencabutan status Ibukota Indonesia sebagai Ibu Perkotaan mulai 15 Februari 2024.

“Saat ini, DKI bukan mempunyai status, dan juga itulah yang mana menyokong kita untuk mempercepat pembahasan RUU DKJ,” kata Supratman.