Baleg Targetkan RUU DKJ Dibawa ke Paripurna DPR pada 4 April 2024

Baleg Targetkan RUU DKJ Dibawa ke Paripurna DPR pada 4 April 2024

Rodafakta.com – JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Ibukota Indonesia (DKJ) ditargetkan akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR pada 4 April 2024. Hal itu disampaikan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas pada waktu mengawasi Rapat Pleno RUU DKJ sama-sama Mendagri Tito Karnavian hingga perwakilan Kemenkeu dan juga Bappenas, Rabu (13/3/2024).

Supratman menyampaikan target itu untuk menjadi komitmen bagi DPR lalu pemerintah menuntaskan akan beleid hukum yang dimaksud mengatur tentang pemindahan ibu kota negara ini. Ia pun memohonkan persetujuan seluruh hadirin pada rapat baleg bersatu pemerintah.

“Sehingga pada tanggal 4 April telah sanggup diparipurnakan pada DPR. Jadwal ini tentatif. Ini adalah mampu diterima, Pak ya. eksekutif DPD dan juga teman-teman DPR. Bisa ya,” kata Supratman.

Supratman menyampaikan, rapat pembahasan RUU DKJ sama-sama pemerintah dimulai hari ini. Kemudian, pembahasan akan berlanjut di tempat tingkat panja pada Kamis (14/3/2024).

“Kemudian akan diisi mulai besok dengan pembahasan pada tingkat panja. Kemudian akan diakhiri pada 3 April hari Rabu, di kerja,” ujar Supratman.

Lebih lanjut, Supratman menyampaikan, materi muatan RUU DKJ secara umum terdiri dari 12 Bab juga 72 Pasal dengan sistematika kemudian materi muatan yang dimaksud terkait. Setidaknya ada empat materi muatan utama RUU DKJ.

“Pertama, kekhususan yang tersebut diberikan untuk Ibukota sebagai pusat perekonomian nasional, kota global, dan juga kawasan aglomerasi. Kedua, pengaturan untuk mengatasi permasalahan yang tersebut ada dalam Ibukota Indonesia kemudian wilayah sekitarnya, juga menyinergikan antardaerah penunjang yang tersebut ada, baik Ibukota itu sendiri, Bogor, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, maupun Cianjur,” kata Supratman.

Ketiga, kata Supratman, perihal pengangkatan kepala wilayah DKJ dan juga pemberhentian oleh presiden, kemudian juga beberapa kewenangan khusus pada penyelenggaraan pemerintahan daerah. “Empat, pengaturan tentang pemantauan juga peninjauan menghadapi undang-undang ini,” sambung dia.

Baca juga:  Rekapitulasi Suara Dapil Papua Pegunungan, Wamendagri Wempi Wetipo Berhasil ke Senayan